Palembang, OPSINEWS.COM | Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyebut profesi wartawan, jurnalis, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai "Londo Ireng". Menurutnya, pernyataan Presiden justru mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang menggunakan profesi tersebut sebagai kedok untuk mengabdi pada kepentingan bangsa lain.

Penegasan itu disampaikan Teguh Santosa saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (28/7/2026).

Acara tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Panji Cahyanto, yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta insan pers dari berbagai media di Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Teguh mengajak insan pers memahami secara utuh konteks pernyataan Presiden Prabowo yang belakangan menjadi perbincangan publik.

"Kalau disimak secara utuh, Presiden Prabowo sama sekali tidak mengatakan wartawan, jurnalis, pengamat, ataupun LSM adalah 'Londo Ireng'. Yang disampaikan Presiden adalah adanya orang-orang Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan bangsa lain dan menggunakan profesi-profesi tersebut sebagai kedok," ujar Teguh.

Ia menjelaskan bahwa istilah "Londo Ireng" yang disampaikan Presiden merujuk pada individu yang secara sadar lebih berpihak kepada kepentingan asing dibandingkan kepentingan nasional.

"Pesan Presiden adalah agar kita waspada terhadap oknum yang memanfaatkan profesi wartawan, pengamat, maupun aktivis LSM sebagai topeng. Bukan berarti profesi-profesi tersebut yang dimaksud sebagai 'Londo Ireng'," tegas Teguh, yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain menyoroti isu tersebut, Teguh juga menyampaikan dua amanat penting kepada Ketua Pengda JMSI Sumatera Selatan, Firdaus Komar, beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.

Pertama, Pengda JMSI diminta memastikan seluruh perusahaan media yang menjadi anggota JMSI memiliki tata kelola bisnis yang sehat, profesional, mandiri, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya.

Menurutnya, perusahaan pers yang kuat secara manajemen akan lebih mampu menjaga independensi serta menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas.

Kedua, anggota JMSI dituntut menghadirkan karya jurnalistik yang tidak hanya memenuhi kaidah penulisan dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat.

Teguh mengingatkan agar media siber tidak terjebak dalam praktik clickbait ataupun sekadar mengikuti isu yang sedang viral demi mengejar jumlah pembaca.

"Media harus mampu menghadirkan narasi yang utuh, mencerahkan, dan memberikan literasi kepada masyarakat. Jangan hanya mengikuti arus informasi yang sedang ramai atau sekadar karena fenomena fear of missing out (FOMO)," katanya.

Ia juga mendorong insan pers untuk berani menghadirkan perspektif yang berbeda dan membangun arus informasi yang sehat, bukan sekadar mengikuti opini publik yang belum tentu benar.

"Jangan takut menjadi berbeda. Justru kita ingin menciptakan arus besar informasi yang benar, bukan ikut-ikutan dalam arus besar yang keliru," ujarnya.

Menutup sambutannya, Teguh Santosa menyatakan optimistis bahwa apabila JMSI konsisten menjalankan perannya sebagai organisasi perusahaan pers yang profesional, maka kebebasan informasi dan perkembangan teknologi digital dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Ia menilai, kemajuan teknologi informasi semestinya menjadi kekuatan untuk mempercepat kemajuan bangsa, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejumlah negara yang sebelumnya memiliki tingkat pembangunan setara dengan Indonesia.

"Jika dikelola dengan baik, kebebasan informasi dan revolusi digital tidak akan membawa kemunduran, melainkan menjadi lokomotif kemajuan bangsa," pungkasnya.  (Mendrova)