Tanjung pinang, OPSINEWS.COM-Sejumlah kontraktor yang melaksanakan  kegiatan pekerjaan maupun penyedia barang dan jasa di rumah sakit umum daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib (RAT) Kepri mengaku sudah gerah dan kecewa atas sikap dari pihak pengelola anggaran di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kepri, mulai dari exe Dirut RSUD RAP dr Yusmanedi sampai kepada  plt sdr luki zahirman mulai bermasalah pembayaran invoice para kontraktor yang menjadi pelaksana kerja di lingkungan RSUD RAP Kepri.

Dampak tersebut sangat terlihat jelas dari management sistim dan tata kelola penggunaan angaran belanja RSUD RAP kepri, terbukti sekarang sudah hampir 3 tahun tidak ada juga kepastian hukum untuk membayar invoice tagihan pekerjaan yang sudah di lakukan oleh para kontraktor tersebut,

Permasalahan polemik belum ada nya pembayaran  beberapa kontraktor pelaksana kerja di lingkungan RSUD RAT  Kepri sampai kini belum ada juga titik terang ,mencapai sekitar miliaran rupiah, belum lagi dengan kegiatan yang lain seperti benang kusut yang tidak bisa di urai padahal problematika tersebut  hanya sistem kerja dan regulasi aturan pengelolaan angaran yang mana sudah di atur sangat jelas,pada kenyataan apa yang  ada dalam  anggaran di beberapa kegiatan,yang di kerja kan  oleh pihak kontraktor belum bisa di selesai kan dan di bayar kan oleh pihak rumah sakit RAT Kepri hal ini menjadi pertanyaan yang ramai di bicarakan di masyarakat kepulauan Riau mencuat lagi yang seperti tidak ada selesai nya, membuat pertanyaan dan ketidak percayaan terhadap pemerintah Kepulauan Riau dalam pengelolaan anggaran APBN untuk segala dinas dan kabupaten se kepulauan Riau,dampak nyata dari kasus RSUD RAT Kepri, sangat jelas dan terang benderang perbuatan korupsi di semua lini yang mana di duga melibat kan pejabat tinggi dan para mafia angaran.

Kegiatan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor tetsebut mulai dari tahun 2022 dan 2023 hingga saat ini belum dibayarkan.

Salah satu kontraktor mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya pernah mengerjakan beberapa paket kegiatan di RSUD RAT Kepri. 

Namun setelah pekerjaan selesai pihak pengguna anggaran di RSUD RAT belum bisa membayarkan hasil pekerjaan tersebut dengan alasan bermacam-macam, seperti defisit anggaran, belum berkontrak, efesiansi dan lainnya.

Kegiatan di RSUD RAT yang sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor juga sempat ditangani oleh pihak Inspektorat Provinsi Kepri untuk di audit maupun direview dari hasil pekerjaan yang belum dibayarkan.

Hasil dari permintaan  Kadinkes  Kepri  untuk memeriksa dokumen  pengunaan angaran di RSUD RAT Kepri, inspektorat Kepri memberikan kesempatan kepada pihak pihak  kontraktor untuk melengkapi dokumen  administrasi tagihan mereka Namun hingga saat ini belum juga ada penyelesaian.

"Kita minta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini, tim satgas anti korupsi untuk menindaklanjuti hasil kegiatan yang sudah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan oleh pengguna anggaran di RSUD RAT.

Bisa saja uangnya sudah terpakai oleh oknum-oknum yang bermain di dalamnya sehingga tidak bisa menyelesaikannya," imbuh dia. 

Karena itu , diduga ada nya permainan mafia anggaran dan korupsi yang secara masif dalam sistem pengunaan keuangan di RSUD RAT bisa jadi banyak yang bermasalah, akibanya beberapa kegiatan yang sudah selesai dikerjakan tertunda pembayarannya.

Ia mengaku heran, atas sikap pihak RSUD RAT Kepri yang tidak konsisten dalam menyelesaikan hak-hak para kontraktor.

Apalagi sambung dia, paket pekerjaan yang banyak belum dibayar oleh pengguna anggaran, semenjak tampuk kepemimpinan Direktur RSUD RAT Kepri dijabat oleh dr Yusmaneldi.

"Semenjak dipegang oleh dr Yusmaneldi sebagai Direktur RSUD RAT Kepri, banyak anggaran yang dikelola diduga bermasalah.

Keterangan  dari salah satu sumber pihak kontraktor pelaksana kerja yang tidak mau di sebut kan nama dan badan usaha nya menceritakan contoh yang kami alami yaitu pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tahun kemarin sampai sekarang belum dibayar," imbuh dia. 

Kemudian di lanjutkan  dengan pekerjaan yang cukup besar dengan nilai anggaran yang fantastis diantaranya proyek pembangunan penyakit kanker terpadu (Bunker) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib (RAT) Provinsi Kepri senilai Rp18 milyar lebih ini yang sebelumnya sudah menjadi atensi pihak Polda Kepri.

Dari informasi yang kami himpun di lapangan. Dan juga beberapa narasumber  yang di jumpai dan juga kontraktor yang terkait dalam polemik dan konflik  terkait dengan pembangunan gedung bunker tersebut yang mana besar dugaan  terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tersebut, juga seperti berita yang sudah beredar di kalangan lingkungan. RSUD RAT Kepri ini sudah di tangani oleh pihak Polda Kepri dan juga telah melakukan  pemanggilan dan memeriksa beberapa pejabat terkait di lingkungan RSUD RAT Kepri, mulai dari Direktur, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK hingga pejabat teknis terkait lainnya.

Untuk itu, beliau sangat berharap sekali menjadi atensi pihak pemerintah pusat khusus nya kejaksaan agung dan  pihak aparat penegak hukum baik itu dari Polda, Kejaksaan Tinggi Kepri maupun Satuan Tugas (Satgas) Anti Korupsi agar segera menindaklanjutinya permasalahan polemik belum ada nya  bayaran hasil pekerjaan kami di mana itu adalah  hak kami kontraktor.
Sampai hari ini blm ada juga kepastian hukum yang jelas untuk hak kami, ujar nya menyampai kan kepada kami awak media dan tim pencari fakta.
Supaya  melakukan upaya  penyelidikan dan penyidikan terhadap pengguna anggaran maupun kegiatan yang dikerjakan tahun sebelumnya yang diduga banyak ketimpangan dan sarat KKN ini.

"Kami minta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini satgas anti korupsi untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait yang bermain dalam lingkaran RSUD RAT Kepri ini,supaya transparansi dan juga menjadi reformasi sistim dalan kepemerintahan kepri ini.

Karena kuat dugaan  banyak anggaran dari APBD Kepri yang sudah digelontorkan dikorupsi secara berjamaah dikelola oleh rekanan maupun saudara yang ada di lingkaran RSUD RAT Kepri," tegasnya.
Dalam waktu dekat akan melaporkan beberapa pejabat di RSUD RAT Kepri dan juga Dinkes kesehatan propinsi yang bertanggung jawab dalam penguna angaran  kepada aparat penegak hukum kejaksaan agung,komisi pemberantasan keuangan (KPK) dan satgas anti korupsi  karena sudah sangat kronis kondisi keuangan RSUD RAT kepri , dugaan di lakukan oleh kelompok pejabat terkait para oligarki mafia angaran hanya untuk  menguntung kan  kelompok pribadi nya saja ber upaya melakukan intervensi dengan posisi jabatan nya dalam mengelola kegiatan dan anggaran keuangan di rumah sakit megah milik Pemprov Kepri tersebut, ucap kontraktor kepada awak media.

Sampai saat ini kami belum bisa menghubungi pihak pihak terkait rumah sakit RSUD RAP untuk konfirmasi perihal kasus dugaan korupsi,
di sampai kan oleh pihak kontraktor dan sumber di lapangan, Pihak 
redaksi terbuka untuk menerima tanggapan dan konfirmasi terkait berita yang kami terbit kan 
Redaksi,

Red*