PELALAWAN -OPSINEWS COM- Dengan situasi APBD yang menurun, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal,SE, minta Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pangkalan Kerinci agar lebih aktif dengan CSR mereka. Demikian hal itu diketahui saat sejumlah awak media bertemu dengan Syafrizal di Pangkalan Kerinci, Kamis (25/9/2025).

"Disituasi pemerintah yang APBD nya turun, kita berharap kepada stake holder pemerintah, artinya salah satunya Bank Riau. Bank Riau ini kita dorong supaya lebih aktif menggunakan CSR nya," ucapnya kepada media.

Syafrizal menjelaskan, ada beberapa masukan yang dewan terima, namun sampai hari belum terlihat CSR nya menyentuh ke masyarakat.

"Salah satunya di lapangan bola Pangkalan Kerinci, itu kan sudah ada mengusulkan ke Bank Riau minta di support perlengkapannya seperti pengeras suara. Kita kan perlu itu, sehingga ketika main bola adik-adik atau masyarakat kan bisa di beritahukan, jam segini siapa yang main, jam ini udah habis," sebutnya.

Ketua DPRD Pelalawan itu menuturkan bahwa itu merupakan hal kecil yang seharusnya dapat diberikan oleh Bank Riau Cabang Pangkalan Kerinci.

"Itu kan minim, nah menurut kita sampai sekarang ini juga belum di realisasikan oleh Bank Riau sendiri. Kami juga di DPRD merasa minimnya saluran CSR nya (Bank Riau), andaikan mereka serius, mereka pasti bisa berikan CSR itu. Itu salah satu contoh," ujarnya.

Lanjut Syafrizal, apalagi kita juga sebagai nasabah, kita meminjam disana, kitakan juga bagian dari mitra. Tdak ada salah lnya mereka membantu kita juga.

"Saya minta ke Bank Riau, kalau minim CSR mereka, ya direktur nya dievaluasi. Kita minta kepada Gubri karena direkturnya tidak memberikan kontribusi yang besar buat pelalawan yang lagi susah begini," ucapnya menegaskan.

Terlepas dari pembahasan itu, Ketua DPRD Pelalawan juga menjelaskan bahwa mini soccer lapangan bola Pangkalan Kerinci adalah CSR nya PT.RAPP yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dijelaskannya, perlu saya luruskan lagi terkait kemarin ada berita bahwa adanya pungutan. Pihak pelaksana hari ini sudah membuat perjanjian kepada pemerintah daerah, artinya mereka adalah pihak ketiga yang diberikan kuasa untuk mengelola disana, oleh karena itu mereka melakukan pungutan.

"Pungutan itu sangat-sangat masuk akal, malah sebetulnya dibawah dari pada standar lapangan bola itu sendiri. Pungutannya 350.000, persatu jam main. Di Pekanbaru atau di tempat lain satu jam itu bisa sampai 750.000, bisa sampai 1.000.000, fasilitas sama, lapangannya lebih bagus kita kualitasnya, kalau kita bicara lapangan," katanya menerangkan.

Masih ketua DPRD Pelalawan  Syafrizal, hanya di kutip 350.000, itu pun kita mempertimbangkan sewa lampu dan beberapa pengurusan lainya. "Nggak mungkin juga pengurus. Untuk wasit, sebetulnya 350.000 itu pengelola tidak memberikan wasit, tapi supaya kita terlihat supaya permainan lengkap, ya pengelola menyediakan wasit, bayarannya 50.000. Atau tidak perlu wasit, kita sendiri dari pihak pemain yang jadi wasit tidak masalah," tandasnya.

Ia menambahkan, nanti itu akan masuk PAD tapi ini masih tahap uji coba, penyesuaian, bukan kita kontrak sampai sekian tahun. Setiap kita buat perjanjian sama-sama evaluasi, Pemerintah evaluasi dan pelaksana juga evaluasi.

"Kalau si pelaksana misal, katakan diawal mereka merugi, kan dari evaluasi itu mungkin sewanya dinaikan, karena nggak ada yang bisa pastikan diawal itu hitungannya sempurna. Itu gunanya kita serahkan kepada pihak ketiga, sama-sama kita pantau, dari pemerintah sendiri memantau kira-kira lapangan ini umurnya berapa tahun. Artinya, sampai hari ini tidak ada keberatan dari pihak pemain," pungkasnya.

Sementara di hari yang sama namun waktu terpisah, media ini melakukan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kepala Cabang Bank Riau Kepri Syariah Pangkalan Kerinci, Bobi.

"Terkait itu lagi berproses dan sudah kita koordinasi kan dengan pemda Pelalawan," tulis Bobi menjawab konfirmasi media ini.
(Oberdin)