JAKARTA, OPSINEWS.COM - Menkominfo Jhonny G Plate mendorong agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja meminta usulan itu disampaikan ke Komisi II DPR saat rapat dengar pendapat (RDP).

"Saya kira mohon yang berkaitan dengan hal-hal baru Pemilu disampaikan oleh kementerian yang bermitra dengan komisi II. Alangkah lebih tepat disampaikan melalui mekanisme RDP," kata Bagja kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).

Bagja ingin usulan tersebut menjadi pembahasan tripatrit. Sehingga usulan bisa dibahas dengan baik.

"Sehingga menjadi pembahasan tripatrit antara Pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu. Sehingga pembahasan pun menjadi komprehensif dan terbahas dengan baik," ujarnya.

Bagja kemudian mempertanyakan terkait infrastrultur teknologi pendukung e-voting. Menurutnya mekanisme rekap data pemilu melalui digital masih menjadi tanda tanya.

"Mengenai permasalahan e-voting pertanyaannya mendasarnya adalah pertama apakah infrastruktur hukumnya ada? e-Rekap saja masih tanda tanya," ucapnya.

"Yang mendasar adalah apa yang dimaksud e-voting? Mau seperti apa? Kemudian yang kedua, secara sosiologis apakah masyarakat sudah terbiasa dan bisa menerima. Yang ketiga adalah infrastruktur IT dan supporting system nya," sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan semua pertanyaan terkait mekanisme digital Pemilu harus dijawab Menkominfo Jhonny G Plate. Dia menyebut Jhonny bisa diundang dalam RDP dengan Komisi II untuk menyampaikan semuanya.

"Nah yang ketiga ini yang perlu dijawab pak Menkominfo, dengan catatan bisa didelegasikan ke Mendagri ataupun Menkominfo bisa diundang untuk hadir di RDP komisi II untuk menyampaikan," imbuhnya.

Menkominfo Usul Pemilu e-Voting

Berkaca dari Estoniaz membuat Menkominfo Johnny G Plate mendorong Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting. Sehingga menurutnya Pemilu akan berjalan bebas, adil dan aman.

"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil, dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara, dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Johnny mengatakan pengadopsian teknologi digital bisa bermanfaat dalam proses pemilu.

Menurutnya, pemungutan suara secara digital atau online bisa mewujudkan proses kontestasi politik yang efektif dan efisien.
00:00 / 00:00

"Pengadopsian teknologi digital dalam kegiatan pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," ucapnya.

Johnny menyebut beberapa negara bahkan sudah mulai melakukan hal tersebut, salah satunya India. Karena itulah, kata dia, Indonesia bisa mulai melakukan studi berkaitan dengan voting jarak jauh tersebut.

sumber:detik.com