Jakarta, Opsinews.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) mulai menabuh genderang perang dengan TNI-Polri. Mereka juga telah menetapkan lokasi perang di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Juru Bicara TPNB-OPM Sebby Sambom mengatakan lokasi tersebut dipilih lantaran jauh dari jangkauan warga sipil.

"Mengimbau kepada militer setan kolonial Indonesia untuk area lapangan perang sudah ditentukan demi pengamanan keselamatan rakyat sipil di Kabupaten Puncak Ilaga," kata Sebby dalam keterangannya, Kamis (27/5).

TNI mengaku tak masalah dengan lokasi perang tersebut. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III TNI, Kolonel CZI IGN Suriastawa mengatakan di manapun lokasinya, TNI dan Polri siap menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Aparat saat ini masih terus melakukan pengejaran dan penyisiran ke beberapa lokasi yang berdasarkan analisa pihaknya diketahui sebagai tempat persembunyian TPNPB-OPM atau yang dicap sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Cepat lambat, teroris KKB ini harus diadili," kata Suriastawa.

Dia juga menyebut Puncak Ilaga yang ditunjuk KKB sebagai lokasi perang juga menjadi salah satu lokasi yang disisir TNI-Polri sebagai wilayah persembunyian para KKB.

"Memang salah satunya puncak Ilaga, selama ini kita terus melakukan pengejaran hanya tunggu waktu saja sampai pada saatnya teroris KKB akan habis sampai ke akar-akarnya," kata dia.

Di tengah genderang perang, pemerintahan Provinsi Papua juga menjadi sorotan. Pasalnya, Gubernur Lukas Enembe saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura, sementara Wakilnya Klemen Tinal belum lama ini meninggal dunia.

Kementerian Dalam Negeri kemudian menyatakan bahwa saat ini pemerintahan Provinsi Papua tetap berjalan di bawah pimpinan sekretaris daerah.

"Saat ini kendali operasionalisasi jalannya roda pemerintahan daerah provinsi Papua ada di tangan Sekda Provinsi," kata Kapuspen Kemendagri Benny Irwan.

Menurut Benny, sekda juga tidak sendiri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dia berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan beberapa pihak lainnya.

Selain itu, ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri juga akan tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang untuk memastikan pemerintahan dapat berjalan.

Masalah di Papua tak hanya itu. Sudah hampir tiga minggu ini, jaringan internet di beberapa wilayah Papua mengalami kelumpuhan.

Lumpuhnya jaringan internet ini membuat masyarakat sekitar mengalami kesulitan untuk mengakses informasi, apalagi bagi masyarakat yang bekerja di bidang komunikasi, termasuk para jurnalis.

Salah satu jurnalis Kompas, Fabio, yang berdomisili di wilayah Jayapura mengeluhkan kesulitan yang dia alami sejak jaringan internet putus pada awal Mei lalu. Padahal untuk mengunggah dan mengirim berita ke Jakarta dibutuhkan kualitas internet yang kuat agar surel, foto, hingga video bisa terkirim dengan lengkap.

Lumpuhnya jaringan internet itu juga berimbas pada perkuliahan di Universitas Cendrawasih. Akibat internet mati, Universitas Cenderawasih tidak lagi melaksanakan sistem kuliah secara daring.

Putusnya jaringan internet di Papua turut berdampak pada pembaruan data kasus infeksi virus corona (Covid-19) di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Papua, Silwanus Sumule mengungkapkan pemutakhiran data kasus terhambat lantaran gangguan jaringan telekomunikasi terganggu.

"Bagaimana petugas bisa meng-update bila kami tidak dapat menerima data yang dikirim dari kabupaten, termasuk melalui email," kata Silwanus Sumule beberapa waktu lalu.

sumber:cnn indonesia